Inilahcom Menuju DKI 1

Besok Ajudan Novanto Diperiksa KPK untuk Fredrich

Minggu, 14 Januari 2018 20:04 WIB
Besok Ajudan Novanto Diperiksa KPK untuk Fredrich
Jubir KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
SHARE
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memanggil saksi-saksi setelah melakukan penahanan terhadap mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

KPK akan memanggil ajudan Novanto, Reza Pahlevi. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan merintangi penyidikan untuk tersangka Fredrich dan dokter RS Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo.

"Besok (Senin 15 Januari 2018) ajudan SN, Reza Pahlevi direncanakan diperiksa untuk tersangka FY dan BMT. Surat sudah disampaikan ke Kapolri up Kadivpropam," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Febri berharap, Polri mendukung penanganan kasus merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Fredrich dan Bimanesh ini. Pasalnya, keterangan anggota Korps Bhayangkara itu diperlukan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

"Dukungan terhadap penanganan perkara ini dibutuhkan. Karena Reza adalah anggota Polri dan keterangannya diperlukan penyidik dalam kasus ini," ujarnya.

Selain Reza, penyidik juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap Aziz Samuel. Informasi dihimpun, Aziz merupakan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar di era Novanto.

"Direncanakan ada penjadwalan ulang juga terhadap Aziz Samuel senin. Di jadwal sebelumnya ia tidak bisa datang karena umroh," ujar Febri.

Reza Pahlevi menjadi salah satu pihak yang ikut dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Diduga kuat, Reza mengetahui rentetan kasus merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto.

KPK menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, dokter RS Permata Hijau. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ind]