Inilahcom Menuju DKI 1

Pengelolaan Isu Anies-Sandi Belum Solid

R FERDIAN ANDI R   Selasa, 7 November 2017 17:49 WIB
Pengelolaan Isu Anies-Sandi Belum Solid
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno - (Foto: Inilahcom/Eusebio CT)
SHARE
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Jelang satu bulan pemerintahan Anies-Sandi di Ibukota DKI Jakarta tampak masih belum terkonsolidasi dengan baik. Tampak dalam beberapa isu, kedua pimpinan Jakarta itu tidak siap menjelaskan ke publik. Belum lagi konsolidasi di internal birokrasi yang belum kokoh. Satu bulan tampak kocar-kacir manajemen isu dari Balaikota. Akibatnya tampak kekonyolan yang muncul di depan publik.

Euforia penutupan hotel dan griya spa Alexis seolah tenggelam begitu saja seiring sejumlah peristiwa yang susul menyusul di DKI Jakarta. Sayangnya, berbagai peristiwa yang muncul belakangan justru seperti menegasikan capaian dan rencana yang akan dilakukan dua pimpinan baru DKI Jakarta ini.

Figur Sandiaga Uno dalam beberapa hari terakhir ini kerap menjadi obyek perisakan warga internet (internet netizen) terkait dengan pernyataan yang disampaikan ke publik. Struktur kalimat yang tidak mudah dipahami oleh publik, menjadi titik persoalan. Imbasnya, gagasan atau ide yang disampaikan tak sampai ke publik.

Pernyataan Sandiaga Uno soal penyebab kesemrawutan Tanah Abang lantaran pejalan kaki bukan karena mangkalnya Pedagang Kaki Lima (PKL) juga tak luput jadi kritikan publik. Pernyataan Sandi merujuk pada pantauan dari drone yang menyebutkan kemacetan disebabkan warga yang keluar dari stasiun tanah abang.

"Temuannya ternyata (penyebab) kesemrawutan (Tanah Abang) itu adalah satu pembangunan jalan, nomor dua tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari Stasiun Tanah Abang, dan ketiga banyak angkot yang parkir liar atau ngetem," kata Sandiaga

Tentu saja, pernyataan Sandi dikritik oleh publik. Mempertentangkan pejalan kaki, dengan PKL yang menyebabkan kesemrawutan Tanah Abang tentu keluar dari bingkai nalar publik atas kemacetan di Tanah Abang. Kendati demikian, Anies Baswedan membela wakilnya yang menyebut pernyataan Sandi itu merujuk hasil riset. "Baca yang lengkap dong, itu kan hasil riset saja," ujar Anies membela Sandi.

Belum mereda soal polemik biang kemacetan di Tanah Abang, publik kembali dikagetkan dengan istilah rumah lapis untuk warga kampung akuarium. Di antara kedua pimpinan DKI Jakarta teradi perbedaan soal defenisi rumah lapis tersebut.

Mulanya Sandi di akhir pekan kemarin menjelaskan rumah lapis berbeda dengan rumah susun yang telah dibangun di era Gubernur Ahok. Sandi menyebutkan rumah lapis merupakan rumah vertikal yang tingginya tidak sama dengan rumah susun (rusun). "Konsepnya adalah lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu yang menurut kami harus digunakan vertikal. Jangan dibayangkan 16 lantai," kata Sandi akhir pekan lalu.

Publik pun heboh dengan istilah rumah lapis ala Anies-Sandi. Banyak yang menilai, rumah lapis sejatinya rumah susun. Konsep rumah yang telah banyak dibangun selama era Ahok. Awal pekan ini, Anies berusaha meredam polemik yang mengatakan sejatinya rumah susun dan rumah lapis sama saja. "Itu sama saja (rumah susun dan rumah lapis). Kalau lihat izinnya tulisannya apa? Rumah lapis. Bahasa teknisnya rumah lapis," seru Anies.

Belum mereda polemik rumah lapis, Anies mewacanakan untuk mencabut peraturan gubernur soal larangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Anies menyebutkan rencana tersebut didasari asas keadilan, semua warga Jakarta berhak melintasi jalanan di Jakarta. "Kita ingin pastikan seluruh areal di Jakarta ini accessible kepada warganya, baik roda dua roda empat atau lebih," sebut Anies awal pekan ini.

Pro kontra pun muncul dari rencana ini. Selain prosedurnya tidak cepat, pencabutan larangan itu dinilai kontraproduktif karena jalan MH Thamrin terkait dengan area objek vital. Belum lagi semangat mendorong masyarakat naik transportasi massal akan sia-sia dengan pencabutan larangan tersebut.

Jika mencermati sejumlah isu dan rencana kerja yang digulirkan pasangan Anies-Sandi, tampak yang ingin ditonjolkan program asal berbeda dengan program kerja gubernur sebelumnya. Jika spirit itu lebih ditonjolkan, akibatnya rencana dan gagasan yang dimunculkan ke publik hanya menjadi obyek olok-olok.

Di atas semua itu, pengelolaan isu oleh pimpinan baru DKI Jakarta ini tampak masih lemah. Termasuk konsolidasi di internal birokrasi DKI Jakarta. Anies-Sandi harus ingat, mereka menggantikan gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya dipersepsikan sebagai sosok pekerja keras dan sarat inovasi. Belum lagi, para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tampak selalu mengamati gerak-gerik pimpinan baru Jakarta ini.

Sikap mawas dan lebih terkonsolidasi di internal Balaikota lebih diutamakan ketimbang menyampaikan sesuatu yang baru namun tidak solid dari sisi ide dan gagasannya. Akibatnya, penyebutan nama jabatan gubernur pun diplesetkan oleh publik menjadi "gaberner" alias tidak benar.