Inilahcom Menuju DKI 1

Ingin Reklamasi Jalan Terus, Ubah Saja Perpresnya

R FERDIAN ANDI R   Kamis, 2 November 2017 17:13 WIB
Ingin Reklamasi Jalan Terus, Ubah Saja Perpresnya
(Foto: ilustrasi)
SHARE
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Persoalan reklamasi pantai Jakarta Utara menjadi isu politik yang cukup hangat jelang Pemilu 2019 mendatang. Pemerintah Pusat mengisyaratkan melanjutkan proyek tersebut, namun pemerintah DKI bersikukuh menyetop proyek tersebut. Solusinya sederhana, ubah saja Perpres reklamasi.

Sikap politik Anies-Sandi yang menolak reklamasi di Pantai Jakarta Utara, termasuk sikap yang berbeda dengan kandidat petahana yang mulanya banyak diprediksi bakal unggul bahkan menang dalam satu putaran dalam Pilakda DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

Sikap itu pula yang dinilai menjadi penyebab kemenangan pasangan ini dalam kontestasi politik di Ibukota. Anies-Sandi hadir memiliki corak politik yang berbeda dengan pasangan petahana yakni Basuki Tjahaja Purnama-Saiful Djarot. Anies-Sandi secara tegas menolak proyek reklamasi di teluk Jakarta Utara itu. Sikap ini berbeda dari gubernur-gubernur sebelumnya, baik Jokowi maupun era Fauzi Bowo.

Meski demikian, sepuluh hari sebelum Anies-Sandi dilantik, pemerintahan Jokowi melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium pembangunan pulau yang dituangkan dalam surat tertanggal 5 Oktober 2017 yang isinya mencabut moratorium pembangunan reklamasi di 17 pulau di teluk Jakarta

"Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," demikian kutipan surat Menko Maritim S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017

Sikap ini tentu menjadi sikap tunggal pemerintahan Jokowi terkait reklamasi. Setidaknya hal itu juga ditegaskan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan redaksi di Istana Negara pada awal pekan ini yang menititiktekankan pada persoalan hukum dan investasi.

Menurut dia, dasar hukum reklamasi merujuk pada peraturan presiden No 52 Tahun 1995 yang diteken Presiden Soeharto dan Perpres No 54 Tahun 2008 yang diteken Presiden SBY termasuk Peraturan Gubernur 121 Tahun 2012 tentang Pentaan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. "Bagaimana dengan pengusaha yang sudan berinvestasi berdasarkan perpres tersebut," kata Jokowi awal pekan ini.

Jokowi dalam kesempatan tersebut juga mengklaim saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dirinya tidak menerbitkan Pergub terkait reklamasi. Bahkan, saat ia menjadi presiden juga tidak mengeluarkan Perpres. Sikap Jokowi tersebut semata-mata untuk menjaga marwah hukum dan kepastian investasi.

Hanya saja, pernyataan Jokowi soal tidak menerbitkan Pergub saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta belakangan menjadi polemik. Masalahnya, di jelang akhir Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Gubernur menerbitkan Pergub No 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Belakangan Jokowi mengklarifikasi soal polemik tersebut. Jokowi mengakui Pergub tersebut diterbitkan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun Pergub 146 Tahun 2014 itu tidak terkait dengan pengeluaran izin reklamasi.

"Kalau yang itu (Pergub 146 Tahun 2014), Pergub itu kan Pergub yang merupakan acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa, bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017).

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengusulkan jika pemerintah pusat masih bersikukuh untuk melanjutkan proyek reklamasi di teluk Jakarta Utara sebaiknya mencabut Perpres 52 Tahun 1955 karena di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk tidak melanjutkan proyek tersebut.

"Menurut hukum, pemerintah pusat, presiden dalam hal ini berwenang mencabut Keppres itu dan diganti dengan Keppres lain ya isinya misalnya seluruhnya berbeda dengan Keppres yang ada sekarang supaya presiden tidak mengalami hambatan lagi dalam melanjutkan reklamasi," usul Margarito di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Langkah tersebut, kata Maragarito menjadi jalan keluar bagi pemerintahan Jokowi jika masih berkeinginan untuk melanjutkan proyek reklamasi. Dengan cara demikian, ia menyebutkan proyek reklamasi tidak lagi berurusan dengan Pemprov DKI Jakarta. "Mendingan cabut aja tuh Keppres dan buat Keppres yang baru perintah saja urusan Reklamasi itu jadi tugas pemerintah pusat jadi tidak perlu lagi berurusan dengan Pemda DKI," tandas Margarito.

Usulan perubahan Perpres soal reklamasi cukup solutif. Terlebih, sikap Jokowi seperti yang terungkap dalam pertemuan dengan Pimred media massa awal pekan ini yang menekankan pada marwah hukum dan kepastian investasi. Karena bila merujuk di pasal 4 Perpres 52 Tahun 1995 secara tegas disebutkan "wewenang dan tanggung jawa reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta".

Jika urusan reklamasi dianggap pemerintahan Jokowi sebagai masalah urgensi nasional, melalui perubahan Kepres tersebut khususnya soal klausul kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat diubah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, agenda nasional pemerintahan Jokowi tak lagi bertubrukan dengan agenda pemprov DKI Jakarta. [*]