Inilahcom Menuju DKI 1

Anies Wujudkan Janji, Alexis Pun Menangis

R FERDIAN ANDI R   Selasa, 31 Oktober 2017 16:12 WIB
Anies Wujudkan Janji, Alexis Pun Menangis
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - (Foto: inilahcom)
SHARE
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Izin Hotel dan spa Alexis yang terletak di wilayah Jakarta Utara tak lagi diperpanjang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tindakan yang heroik yang muncul dari pemerintahan baru yang menjabat baru dua pekan ini.

Pekan ini seperti menjadi milik Anies Baswedan. Betapa tidak, nama Alexis yang selama ini dikesankan sebagai tempat yang tersentuh, ada orang kuat di belakangnya, nyatanya melalui surat balasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diteken Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Edy Junaedi tertangal 27 Oktober 2017 itu, menolak permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Sejumlah pertimbangan yang disampaikan Pemprov DKI atas keputusan untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis yakni menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkanankan dan dilarang dalam penyelenggaran usaha hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis.

Di bagian lain dalam surat bernomor 68661-1.858.8 itu juga menyebutkan setiap penyelenggara usaha pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan sikap Pemprov DKI Jakarta dilandasi dengan dasar yang kuat sebelum mengambil sikap menolak perpanjangan izin usaha Alexis. "Kita memiliki dasar dan ini menyangkut juga menjaga moral kita. Tapi dasar-dasar itu ada. Kita minta kepada semua pihak untuk menaati keputusan itu," terang Anies.

Anies juga mengungkapkan alasan lainnya atas sikap yang ditempuh Pemprov yakni dilandasi komitmen pihaknya yang tidak ingin membiarkan praktik prostitusi di Jakarta. Pihaknya juga mendapat keluhan dari masyarakat, laporan serta pemberitaan dari media massa.

Anies menegaskan dengan tidak adanya izin bagi operasional Alexis maka segala tindakan yang ada di dalamnya menjadi ilegal. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menegaskan sikap Pemprov ini juga memberi pesan kepada pihak lainnya yang melakukan praktik serupa akan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda.

Sementara pihak Alexis dalam konferensi persnya tampak memberi pesan untuk membuka ruang dialog dengan pihak pemprov DKI Jakarta setelah membuat keputusan tidak memberi izin usaha pariwisata bagi Alexis. Tidak ada pernyataan yang isinya melawan keputusan Pemprov DKI Jakarta. "Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini dan kami siap bekerja sama dengan Pihak Pemda DKI guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI," ujar Lina Novita, Legal & Corporate Affair Alexis Group dalam jumpa pers di Hotel Alexis, Selasa (31/10/2017).

Pihak Alexis juga secara tegas siap melakukan pembenahan manajemen sesuai arahan dari Pemprov DKI Jakarta terkait. Pihak Alexis meminta Pemprov agar memberikan jalan keluar atas persoalan yang kini dihadapi Alexis.

"Bersama ini kami mohon kepada pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor pariwisata dapat terus berjalan, pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta," ungkap Lina.

Di bagian lain, Lina membantah bila Alexis selama ini melanggar peraturan perundang-undangan dengan menjalankan praktik prostitusi serta tempat pengedaran narkoba. "Perlu diketahui bahwasanya sampai saat ini di hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila," tandasnya.

Sementara terpisah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta yang tidak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. "MUI berharap bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum dan bukan hanya "gertak sambal", tetapi benar-benar dituangkan dalam Surat Keputusan Pemprov DKI Jakarta secara resmi, sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi," ujarnya kepada INILAHCOM, Selasa (31/10/2017).

Lebih dari itu, Zainut mengingatkan pasca-penutupan Alexis harus dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. Tidak hanya itu, MUI juga meminta Pemprov DKI juga melakukan hal yang sama untuk tempat atau hotel yang melakukan praktik serupa Alexis. "Jangan sampai aparat keamanan tidak berdaya melakukan tindakan eksekusi dan penegakan hukumnya," ingat Zainut

Langkah ini menjadi salah satu kejutan yang dilakukan Pemrov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi di dua pekan pertamanya. Padahal sebelumnya, banyak pihak yang menyangsikan keberanian pemerintahan baru di DKI Jakarta ini. Langkah Anies, nyatanya membuat Alexis kini menangis.