Inilahcom Menuju DKI 1

Reklamasi, Ujian Pertama Anies-Sandi di Jakarta

R FERDIAN ANDI R   Jumat, 13 Oktober 2017 20:18 WIB
Reklamasi, Ujian Pertama Anies-Sandi di Jakarta
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno - (Foto: inilahcom)
SHARE
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pada 16 Oktober 2016 pekan depan Anies Baswedan-Sandiaga Uno bakal dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jelang pelantikan, sejumlah masalah siap menghadang pasangan ini. Reklamasi, titik krusial bagi pasangan ini.

Persoalan reklamasi menjadi ujian pertama pasangan pengganti Ahok-Djarot ini. Sejak awal masa kampanye, Anies-Sandi menegaskan sikapnya untuk menolak reklamasi di pesisir pantai utara Jakarta itu. Reklamasi pula menjadi pembeda antara Anies-Sandi dengan pasangan lainnya, termasuk Ahok-Djarot.

Namun, jelang pelantikan Anies-Sandi, pemerintah pusat melalui surat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan tertanggal 5 Oktober 2017 mencabut moratorium pembangunan reklamasi di 17 pulau di teluk Jakarta

"Dengan ini diberitahukan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," demikian kutipan surat Menko Maritim S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017

Surat yang diterbikan 11 hari menjelang pelantikan Anies-Sandi ini tentu menjadi hal krusial yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski Anies enggan berkomentar banyak soal pencabutan moratorium reklamasi di pantai Jakarta, Anies memastikan sikapnya tidak berubah soal reklamasi. "Anda lihat program kita, ada yang berubah apa di program?" tanya balik Anies saat ditanya sikapnya soal keputusan pemerintah pusat yang mencabut moratorium reklamasi.

Keputusan pemerintah pusat yang mencabut moratoriuum reklamasi menjelang pelantikan Anies Baswedan tak ubahnya upaya fait accompli pemerintah pusat terhadap Anies-Sandi yang sejak awal menolak reklamasi di Pantai Utara. Keputusan pemerintah ini menjadikan Anies-Sandi mati gaya di awal pemerintahannya.

Maka tidak sedikit yang menyayangkan cara pemerintah pusat dalam mengambil keputusan soal reklamasi. Seruan agar pemerintah pusat akan mengajak duduk bersama pemerintahan DKI Jakarta yang baru di bawah kepemimpinan Anies-Sandi tak terbukti. Keputusan pemerintah tak ubahnya memberi beban ke pemerintahan baru. "Seharusnya pemerintah berdiskusi dengan gubernur baru," seru Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Keputusan pemerintah pusat ini tentu menimbulkan tanya di publik. Sikap kenegarawanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks reklamasi ini semestinya muncul. Keputusan Luhut sebagai pembantu Presiden ini tentu membuat kegaduhan baru bagi pemerintahan DKI.

Sikap pemerintah pusat ini menjadi ujian pertama yang krusial bagi pasangan Anies-Sandi atas sikap politiknya yang sejak awal menolak reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Kelihaian diplomasi dan memposisikan diri sebagai harapan baru bagi warga Jakarta diharapkan muncul dari pasangan Anies-Sandi.