Inilahcom Menuju DKI 1

HNW Minta Anies-Sandi Konsisten Tolak Reklamasi

AHMAD FARHAN FARIS   Kamis, 12 Oktober 2017 18:35 WIB
HNW Minta Anies-Sandi Konsisten Tolak Reklamasi
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid - (Foto: inilahcom)
SHARE
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menyarankan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih tetap pada pendiriannya untuk menolak pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta setelah dilantik pada Senin (16/10/2017).

"Kalau menurut saya, Anies-Sandi penting untuk tetap istiqomah konsisten dengan sikap dasarnya yaitu menolak reklamasi," kata HNW di Gedung DPR, Kamis (12/10/2017).

Menurut dia, itu prinsip yang harus tetap menjadi pegangan Anies dan Sandi karena sudah disampaikan kepada publik sesuai dengan kondisi hukum yang berlaku. Maka, jika beliau tetap konsisten untuk menolak itu karena memang demikian ketentuan hukumnya.

"Itu juga yang menjadi harapan publik masyarakat nelayan di sekitar daerah reklamasi maupun masyarakat yang peduli dengan hukum yang perlu dilakukan di Indonesia," ujar Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS ini.

Ia menjelaskan secara prinsip sebenarnya masalah ini harus didulukan dari sisi hukum, karena beragam peraturan perundang-undangan juga belum selesai dibuat, bahkan baru akan diajukan ke DPRD Provinsi Jakarta.

"Bagaimana mungkin kemudian sebuah produk bisa, produk hukum bisa satu kebijakan, bisa dilakukan tanpa back up produk hukum yang memadai. Kan sebagai negara hukum seluruh perangkat yang diperlukan diselesaikan dulu, baru kemudian disikapi apakah lanjutkan moratorium atau tidak," jelas dia.

Ia mengatakan harusnya ketika kemudian beragam masalah penegakan hukum masih terjadi, sebaiknya moratorium terhadap reklamasi itu dipertahankan. Sebab, memang reklamasi yang dari awal bermasalah dengan institusi hukum itu jangan dilanjutkan.

"Karena itu dikhawatirkan menjadi tren provinsi yang lain akan melakukan hal yang sejenis membuat kebijakan atau langkah reklamasi dan sebagainya tanpa harus mengindahkan aturan hukum, baru kemudian berikutnya akan dipenuhi ketentuan hukumnya," katanya.[ris]